Jakarta -- Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan kasus penggelapan pajak lewat rekayasa keuangan merupakan kasus tertinggi dalam masalah perpajakan. Kasus rekayasa keuangan itu melebihi kasus transfer pricing. "Setelah krisis (ekonomi dan finansial), yang paling besar adalah rekayasa keuangan," kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution di Jakarta kemarin. Kasus rekayasa keuangan itu, kata dia, misalnya pinjam-meminjam uang dari luar untuk membeli perusahaan.

Jakarta - Kasus transfer pricing perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak, masih marak terjadi di Indonesia. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengakui, pihaknya belakangan ini seringkali menemukan kasus tersebut, yang biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan besar. "Kasus ini terjadi mulai pada eksportir komoditi di Indonesia, lalu dengan cara membuat anak usaha di luar negeri, rekayasa harga, bahkan ada juga modus PMA menengah yang induk usahanya di luar negeri," tuturnya dalam seminar "Managing Taxation For Transfer Pricing" di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/6/2008).

Jakarta - Selain rekayasa keuangan yang menjadi masalah utama Asian Agri, Ditjen Pajak juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki money laundering. "Untuk urusan Asian Agri selain kasus pajak, kita juga sudah mengkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki kasus money laundering, karena kasus pencucian uang marak juga dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia," kata Dirjen Pajak Darmin Nasution.

  Jakarta, Kompas - Pembayar Pajak Penghasilan atau PPh orang pribadi dilaporkan hanya mencapai 848.331 orang atau 8,48 persen dari total pemilik nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang mencapai 10 juta. Ini menjadi perhatian karena basis pembayar pajak sebagai sumber pendapatan negara utama masih lemah. ”Penerimaan pajak masih sangat minim karena tidak semua pemilik NPWP memiliki PKP (penghasilan kena pajak),” ujar anggota Panitia Khusus Paket RUU Perpajakan, Andi Rahmat, di Jakarta, Kamis (12/6).

PALEMBANG(SINDO) – Tunggakan wajib pajak (WP) terbesar dilakukan bidang usaha perkebunan karet dan sawit, kontraktor,orang pribadi,serta pedagang. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel) Anang Sangkut mengatakan, hingga akhir Mei 2008, tunggakan wajib pajak (WP) di Kantor Wilayah Sumsel dan Babel mencapai angka Rp244,58 miliar.Tunggakan pajak tersebut merupakan akumulasi dari tahun 2000 hingga akhir Mei 2008.

JAKARTA: Pemerintah dan DPR menyepakati biaya promosi dan pemasaran perusahaan atau lembaga sebagai biaya yang dapat mengurangi nilai pajak penghasilan (PPh) atau tax deductible. Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) Andi Rahmat menjelaskan ke depannya tax deductible tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang sifatnya bantuan (filantropisme), tetapi untuk biaya promosi dan marketing perusahaan.